• Home
  • Tim Redaksi
Senin, 4 Juli 2022
AmanMakmur.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
  • Home
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
Home Berita

Sultan B Najamudin: Demokrasi Kita Harus Bebas dari Politik Identitas.

Mei 8, 2021
Reading Time:3min read
0 0

JAKARTA, AmanMakmur.com —Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan dilaksanakan kurang lebih tiga tahun lagi, yaitu pada tahun 2024. Namun partai politik dan beserta para calon yang akan meramaikan bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) ke depan telah melakukan langkah-langkah persiapan menuju hari “H” perhelatan demokrasi itu nantinya.

Berita Terkait

Setelah Puluhan Tahun, Alumni BM PAN Sumbar Gelar Silaturahmi dan Reuni

Deri Asta Sambut Positif Acara Silaturahmi & Reuni BM PAN Sumbar

M Zuhrizul Harap Silaturahmi & Reuni Alumni BM PAN Lahirkan Ide-ide Kreatif

Melalui keterangan resminya, Sabtu (8/5) Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap pemilu ke depan, khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diwarnai dengan hadirnya poros-poros kekuatan politik yang selalu menjaga ruh demokrasi dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

“Tentu kita semua berharap Pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang tetap mengedepankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Semua poros politik yang dibentuk berkewajiban dalam mewujudkannya”, ujar Sultan.

Sultan juga memberikan tanggapan terhadap wacana pembentukan poros partai politik (parpol) Islam 2024 sebagai upaya membangun kekuatan demokrasi dan persatuan yang lebih kuat.

“Tentu kita menyambut baik terhadap (penyatuan) skema kekuatan politik yang dibangun atas dasar menjaga kehidupan demokrasi secara fundamental. Yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan. Termasuk poros (parpol) Islam yang sedang ramai diwacanakan, ataupun poros parpol lainnya yang juga mungkin dibentuk,” tambah Sultan.

Hanya saja menurut senator muda asal Bengkulu tersebut, bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman pada pilkada dan pilpres sebelumnya. Ada kondisi dimana isu agama dalam ruang politik bertolak belakang dari semangat demokrasi yang kita inginkan. Yang terjadi malah pembelahan di antara masyarakat. Terjadi polarisasi politik identitas yang sulit untuk disatukan kembali di dalam kelompok masyarakat maupun elit politik.

“Apapun nama porosnya harus memenuhi prasyarat demokrasi, agar yang pernah terjadi tidak akan berulang kembali, yaitu selama elit politik yang ada di dalamnya memiliki kesamaan niat dalam menjaga keutuhan bangsa, dan meletakkan isu pembangunan adalah domain utama dengan mengesampingkan isu-isu sensitif dan memecah belah saya kira tidak ada persoalan,” tegas Sultan.

Sultan juga menjelaskan bahwa poros politik yang dibangun harus memiliki platform kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan. Seperti apa kebijakannya dan bagaimana cara mewujudkannya. Jika kita semua memiliki kesadaran dalam titik itu, maka tidak akan ada masalah dalam penamaan apapun di kutub kekuatan politik.

“Selama ini yang menjadi akar masalahnya adalah hampir tidak ada grand design kebijakan pembangunan yang ditawarkan partai politik terhadap publik secara mengakar. Setiap kontestasi dalam pemilu hanya bermain di isu-isu subjektif, pragmatis dan sarat kepentingan. Seandainya setiap partai politik memiliki warna dan ideologi perjuangan politik, maka yang dihadapkan oleh pemilih nantinya adalah roadmap pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, tak ada hal lain”, tutur Sultan.

Jadi, urai Sultan, tantangan utama yang dihadapi adalah menjadikan seluruh aktivitas politik di ruang demokrasi sebagai proses transformasi pendidikan politik kepada masyarakat. Ada proses pencerdasan yang terjadi di ruang publik dalam mengupas visi pembangunan yang ditawarkan oleh para stakeholder politik.

Adapun hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu, sebanyak 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.

Hasil senada juga tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia periode 1-3 Februari 2021. Tingkat kepercayaan kepada parpol juga berada di urutan buncit sebesar 47 persen, kemudian DPR dengan 52,6 persen.

Kesimpulannya, tandas Sultan, trust pada partai politik kurang dari separuh warga dan paling rendah dibanding sejumlah lembaga publik lainnya. Maka parpol harus segera berbenah dan mengharuskan kepada setiap hal yang ditawarkan dalam konsepsi politik mesti berada pada ruang ide dan gagasan dalam jalan menuju kemakmuran.

“Masyarakat harus sadar ketika ia telah memberikan mandat dan menentukan pilihan, artinya ia yakin akan ada harapan serta kebermanfaatan terhadap arah serta tujuan dari bentuk blueprint pembangunan. Sebab demokrasi yang sehat itu bukan bicara hanya pada ‘siapa’ yang akan memimpin, tapi juga ‘bagaimana’ cara yang akan dilakukan selama periodesasi kepemimpinannya”, tutupnya.

(Rel/dpd)

ShareTweetSendShare

Related Posts

Setelah Puluhan Tahun, Alumni BM PAN Sumbar Gelar Silaturahmi dan Reuni
Berita

Setelah Puluhan Tahun, Alumni BM PAN Sumbar Gelar Silaturahmi dan Reuni

Juli 3, 2022
11
Deri Asta Sambut Positif Acara Silaturahmi & Reuni BM PAN Sumbar
Berita

Deri Asta Sambut Positif Acara Silaturahmi & Reuni BM PAN Sumbar

Juli 3, 2022
7
M Zuhrizul Harap Silaturahmi & Reuni Alumni BM PAN Lahirkan Ide-ide Kreatif
Berita

M Zuhrizul Harap Silaturahmi & Reuni Alumni BM PAN Lahirkan Ide-ide Kreatif

Juli 2, 2022
5
Radius Chandra Dilantik Jadi Wakil Ketua PN Koto Baru Solok
Berita

Radius Chandra Dilantik Jadi Wakil Ketua PN Koto Baru Solok

Juli 2, 2022
3
Permata Dukung Eksistensi Partai Ummat Menuju Pemilu Serentak 2024
Berita

Permata Dukung Eksistensi Partai Ummat Menuju Pemilu Serentak 2024

Juli 2, 2022
36
Komisioner KPU Sumbar Beri Pencerahan di Rakor Partai Ummat
Berita

Komisioner KPU Sumbar Beri Pencerahan di Rakor Partai Ummat

Juli 2, 2022
34
Next Post
Ketua DPD RI Siap Dukung Industri Perfilman Indonesia

Ketua DPD RI Siap Dukung Industri Perfilman Indonesia

Terima Tim Kerja PPHN DPD, LaNyalla Sampaikan Sejumlah Arahan

Terima Tim Kerja PPHN DPD, LaNyalla Sampaikan Sejumlah Arahan

Popular Stories

  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

    DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Home
  • Tim Redaksi
Lokalmu Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2021 Aman Makmur.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist