• Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
Kamis, 30 November 2023
AmanMakmur.com
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
Home Berita

Geram Adanya Dugaan Misi Terselubung di Balik Operasi Militer di Intan Jaya, Filep Desak Presiden Bentuk Tim Khusus

25 Agustus 2021
Reading Time: 3min read
Post Views: 60
Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma SH., MHum. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com— Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma SH., MHum mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan adanya agenda lain di balik operasi militer di Intan Jaya, Papua.

Hal itu berkaitan dengan kajian sejumlah LSM di Papua yang kini mencuat dan bergulir ke ruang publik. Salah satunya yang dibahas di kanal Youtube Haris Azhar dengan judul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi – Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal Bin Juga Ada!!” yang di upload pada 20 Agustus lalu.

Pembahasan tersebut menyebut sederet nama pejabat penting negara termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam dugaan upaya penguasaan emas di Blok Wabu, Intan Jaya.

Lihat Juga

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

29 November 2023
3
Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

29 November 2023
1
Senator Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Masyarakat Penunggak Pajak

Senator Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Masyarakat Penunggak Pajak

29 November 2023
1

Filep Wamafma mengatakan bahwa Presiden selaku panglima tertinggi, seharusnya mengetahui persoalan ini karena sifatnya mendasar dan krusial. Sehingga muncul pertanyaan apakah temuan tersebut juga berkontribusi pada kegagalan Otsus Jilid 1. Ia berharap persoalan tersebut segera terurai dengan jelas agar cita-cita membangun kesejahteraan masyarakat Papua diantaranya melalui Otsus dapat terwujud.

“Rakyat Papua membutuhkan ketegasan Presiden. Temuan-temuan dari berbagai LSM harus ditindaklanjuti, minimal dengan membentuk Satgas. Apakah Otsus Jilid 1 gagal karena permainan operasi militer namun berkedok investasi? Kita semua harus mencari benang merah ini supaya Otsus Jilid 2 tidak dihantui oleh operasi militer dan mengulangi kegagalan yang sama”, ujar Filep.

Ia juga melihat data mencurigakan terkait tingginya biaya keamanan di Papua yang terus digelontorkan.

“Kita juga menaruh curiga terkait permainan dana Otsus. Biaya keamanan itu termasuk paling tinggi. Jangan – jangan operasi militer diadakan juga hanya karena tidak ingin dana tersebut terhenti. Disamping diduga agenda-agenda lainnya.” Tegas senator yang juga akademisi ini.

Filep menegaskan, fokus persoalan tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat Papua, terkait dengan hak-hak masyarakat asli Papua yang terancam apabila temuan tersebut benar. Karena itu, temuan ini menyisakan pertanyaan apakah operasi-operasi militer yang dilakukan di Papua, murni disebabkan oleh gangguan keamanan, ketertiban, dan gerakan pro kemerdekaan? Atau berbagai operasi militer tersebut sarat kepentingan investasi?

Yang pasti, keberadaan militer dan peristiwa-peristiwa di Papua telah menyebabkan rasa traumatis bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin menunjuk siapa yang berada di balik ini semua. Entah pajabat entah bukan pejabat, yang jelas temuan di atas harus ditindaklanjuti. Bila perlu, Komnas HAM ikut turun tangan untuk menguraikan, kejahatan HAM di balik investasi dan operasi militer. Kalau sampai temuan itu benar, mau dibawa ke mana wibawa Pemerintah dalam hal ini Presiden? Karena sudah puluhan tahun berjalan.” tegasnya dengan nada geram.

Sebelumnya, rilis para peneliti dari YLBHI, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, WALHI Papua, WALHI Eksekutif Nasional, KontraS, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan JATAM, menemukan indikasi adanya hubungan antara operasi militer di Papua dengan konsesi perusahaan tambang di sana. Studi kasus Intan Jaya dengan pendekatan ekonomi-politik akhirnya menegaskan bahwa oligarki sedang bertumbuh di Papua.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam YouTube Haris Azhar pada Jumat (20/8) menyebutkan beberapa nama pejabat di perusahaan-perusahaan yang terlibat.

“Ada sejumlah nama-nama purnawirawan Jenderal TNI (AD) dan beberapa elit di setiap perusahaan ada Lord Luhut (Luhut Binsar Panjaitan Menkomarvest), Hinsa Siburian, dan Paulus Prananto lalu ada beberapa purnawirawan Polisi, TNI,” ucapnya.

Selain itu, Fatia mengatakan dari selain Luhut, Hinsa dan Paulus juga terdapat pejabat lain, seperti Muhammad Munir anggota penasehat Badan Intelijen Negara (BIN) ada di perusahaan di Mind ID, Purn TNI Agus Surya Bakti di PT Antam.

“Di PT Antam ada Purn TNI Agus Surya Bakti, Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo jadi di Antam itu di isi oleh purnawirawan jadi komisarisnya. Selain itu ada Letjen Purn Doni Munardo, dan Muh Munir (MIND.ID),” jelasnya.

Ia menambahkan, pemilik konsensi pengelola tambang emas di Intan Jaya, Papua merupakan tim pemenangan Pilpres 2014 untuk Presiden Jokowi. Menurut Fatia, dari bisnis militer lalu ditarik dari konsesi-konsesi terdapat 3 perusahan besar di sana yaitu PTFI, Toba Sejahtera, Mind Id.

“Lord Luhut sudah jelas atau dikatakan Bravo 5, ya itu tadi. Apakah itu sebagai hadiah diberi gunung emas, atau bisa jadi, itu sumber dana pemenangan Jokowi. Jadi kalau ditarik mereka tim pemenangan Jokowi 2014-2015,” ujarnya.

“Jadi, dari PT Toba Sejahtera Group ada beberapa perusahaan masuk ke MIND ID. Kemudian, ada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) anak perusahaan PT Toba Sejahtera Group, Presiden Direktur PT Tobacom itu adalah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Dan, PT Toba Sejahtera Grup ini juga kita tahu sahamnya dimiliki oleh pejabat kita namanya Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut jadi Luhut bisa bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua,” ujarnya.

(Rel/dpd)

ShareTweetSendShare

Berita Terkait

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

29 November 2023
3

Komite II DPD RI berfoto bersama dengan narasumber. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Komite II DPD...

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

29 November 2023
1

Komite II DPD RI dan Mentan RI berfoto bersama. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Kebijakan untuk...

Senator Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Masyarakat Penunggak Pajak

Senator Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Masyarakat Penunggak Pajak

29 November 2023
1

Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau populer disapa Haji Uma. (Foto : dpd) JAKARTA,...

Bupati Benny Dwifa Lantik PPPK dan CPNS di Lingkup Pemkab Sijunjung

Bupati Benny Dwifa Lantik PPPK dan CPNS di Lingkup Pemkab Sijunjung

29 November 2023
3

Bupati Sijunjung Benny Dwifa serahkan SK. (Foto : Nov) SIJUNJUNG, AmanMakmur---Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir melantik...

Pemkab Sijunjung Luncurkan CSIRT Perkuat Keamanan Siber

Pemkab Sijunjung Luncurkan CSIRT Perkuat Keamanan Siber

29 November 2023
2

Suasana peluncuran Sijunjung-CSIRT. (Foto : Nov) SIJUNJUNG, AmanMakmur---Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung melalui Dinas Kominfo (Komunikasi dan...

Nevi Zuairina Turut Sukseskan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon, Program Nasional PKS di Dapilnya

Nevi Zuairina Turut Sukseskan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon, Program Nasional PKS di Dapilnya

29 November 2023
3

Anggota DPR RI Dapil Sumbar II Hj Nevi Zuairina sedang menanam pohon. (Foto : nzcenter) PADANG...

Next Post
Geram Adanya Dugaan Misi Terselubung di Balik Operasi Militer di Intan Jaya, Filep Desak Presiden Bentuk Tim Khusus

Gelar Rapat Perdana Pansus Guru Honorer DPD RI, Fernando Sinaga: Pemerintah Harus Siapkan Payung Hukum

Setjen DPD RI Gelar Sosialisasi SOP Mikro Standar Pelayanan

Setjen DPD RI Gelar Sosialisasi SOP Mikro Standar Pelayanan

Berita Populer

DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

24 Juni 2021
1.1k
Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak

Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak

7 Juli 2021
1k
Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita

7 Mei 2021
905
Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah

Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah

17 Mei 2021
901
Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

4 Juli 2021
816
Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina

Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina

16 Mei 2021
753

Berita Lainnya

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Komite II DPD RI: Segera Revisi UU No 41 Tahun 2009

29 November 2023
3

Komite II DPD RI berfoto bersama dengan narasumber. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Komite II DPD...

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

29 November 2023
1

Komite II DPD RI dan Mentan RI berfoto bersama. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Kebijakan untuk...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi
Lokalmu Indonesia

© 2021 Aman Makmur.com

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2021 Aman Makmur.com