• Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
Selasa, 5 Desember 2023
AmanMakmur.com
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
Home Berita

Perjuangkan Titah Raja dan Sultan Nusantara, LaNyalla Tulis Surat ke Jokowi

21 November 2021
Reading Time: 4min read
Post Views: 46
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menerima gelar kehormatan adat di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara. (Foto : dpd)

SULAWESI TENGGARA, AmanMakmur.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuat surat khusus untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang isinya memperjuangkan Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara hasil Deklarasi Sumedang. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menerima gelar kehormatan adat di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara, Sabtu (20/11).

Surat tersebut dibuat LaNyalla setelah Raja dan Sultan Nusantara memberikan mandat saat Deklarasi Sumedang. LaNyalla diminta memperjuangkan tujuh poin yang berkaitan dengan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan di Nusantara.

“Saya telah menyiapkan satu surat khusus kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara ini,” kata LaNyalla dalam sambutannya.

Lihat Juga

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

4 Desember 2023
5
Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

4 Desember 2023
15
Sijunjung Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2023 dari Kemenkes RI

Sijunjung Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2023 dari Kemenkes RI

4 Desember 2023
9

Tak hanya surat, Senator asal Jawa Timur itu bahkan siap menyampaikan langsung aspirasi para Raja dan Sultan Nusantara secara langsung kepada Presiden Jokowi.

“Saya hanya menunggu momentum saja untuk saya sampaikan secara
langsung kepada Presiden Jokowi. Karena sedikitnya ada tiga hal penting yang menjadi domain pemerintah dalam Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut,” papar LaNyalla.

Tiga hal penting itu pertama menyangkut revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Kedua, terkait dengan keterlibatan aktif kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara.

Ketiga, mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, saya menyatakan akan memperjuangkan semua amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepada saya dalam Deklarasi Sumedang, yang termaktub dalam Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara,” tegas LaNyalla.

LaNyalla membuka diri kepada Raja dan Sultan Nusantara untuk menjadikan DPD RI sebagai saluran aspirasi mereka.

Ia memberikan alasannya terus berkeliling Indonesia mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Hal itu merupakan bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil daerah dan stakeholder di daerah. LaNyalla ingin menggugah kesadaran semua elemen bangsa.

“Bangsa ini adalah bangsa yang besar, karena dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara,” tegas dia.

Menurutnya, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya
Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Kerajaan Nusantara-lah yang melahirkan tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, tradisi pendidikan, tradisi pengobatan, hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun di laut.

“Puncak dari sumbangsih besar Kerajaan Nusantara adalah dukungan moril dan materiil yang konkret dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia,” urai LaNyalla.

Dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya.
Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

“Oleh karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI, saya menyebut bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini,” tuturnya.

Salah satunya adalah Kerajaan Muna. Kerajaan Muna, lanjut LaNyalla, adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Tenggara yang berdiri di abad 14 Masehi. Perjalanan sejarah Kerajaan Muna juga tercatat dengan sejumlah perlawanan terhadap VOC dan penjajah Belanda yang dimulai di era Raja La Ode Pulu, yang berkuasa pada tahun 1914-1918, dengan melakukan perang gerilya untuk menentang perjanjian Korte Verklaring.

“Perlawanan yang dilakukan Raja La Ode Pulu, memberi inspirasi kepada rakyat di Muna. Sehingga terbentuk Laskar-Laskar Rakyat dan Batalion-Batalion. Salah satunya Batalion Sadar yang merupakan cikal bakal Kodam Wirabuana di Makassar saat ini,” terang LaNyalla.

LaNyalla tak habis pikir mengapa saat ini negara hanya menyandarkan kepada partai politik sebagai satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa. Mengapa para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, termasuk Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

“Jawabnya karena konstitusi kita saat ini, yang merupakan konstitusi hasil
Amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam, memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama,” beber LaNyalla.

Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Parpol melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.

“Padahal sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik,” ujarnya.

Setelah amandemen, Utusan Golongan dihapus dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan berbeda dengan Utusan Daerah. Dilanjutkannya, DPD RI sebagai wakil daerah yang juga dipilih melalui pemilu seperti partai politik hanya mendapat porsi mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase pertama di Badan Legislasi.

Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama pemerintah.

“DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik,” kata LaNyalla.

Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara di Indonesia saat ini sudah jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini.

“Untuk itu, DPD RI terus menggelorakan, bahwa rencana amandemen konstitusi perubahan ke-5 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, sekaligus sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas wajah dan arah perjalanan bangsa ini,” ucap LaNyalla.

LaNyalla meyakini resonansi yang terus disuarakan oleh DPD RI terkait posisi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara akan terus menggema dan menggugah kesadaran publik. Termasuk, kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia.

“Karena, hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya,” tutup LaNyalla.

Ketua DPD hadir bersama senator Andi Muh. Ihsan (Sulsel), Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Hadir juga dalam acara itu Bupati Muna La Ode Rusman Emba, Forkopimda Kabupaten Muna, Lembaga Adat Muna, seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah.

(Rel/dpd)

ShareTweetSendShare

Berita Terkait

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

4 Desember 2023
5

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr H Hilmy Muhammad, MA. (Foto : dpd) YOGYAKARTA, AmanMakmur---Anggota...

Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

4 Desember 2023
15

Para tamu dan undangan acara Khatam Quran di Komplek Rahaka Lubuk Buaya. (Foto : efri) PADANG,...

Sijunjung Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2023 dari Kemenkes RI

Sijunjung Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2023 dari Kemenkes RI

4 Desember 2023
9

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menerima penghargaan dari Kemenkes. (Foto : Nov) SIJUNJUNG, AmanMakmur ---Pemerintah Kabupaten...

Intip Kesiapan Pelaksanaan Haji, Ketua DPD RI Apresiasi Kerajaan Saudi Serius Tingkatkan Layanan Armina

Intip Kesiapan Pelaksanaan Haji, Ketua DPD RI Apresiasi Kerajaan Saudi Serius Tingkatkan Layanan Armina

4 Desember 2023
6

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sedang di Arab Saudi. (Foto : dpd) ARAB SAUDI,...

Letjen TNI (Purn) Doni Monardo Meninggal Dunia, Sultan: Beliau Panglima Perang Melawan Covid-19

Letjen TNI (Purn) Doni Monardo Meninggal Dunia, Sultan: Beliau Panglima Perang Melawan Covid-19

4 Desember 2023
14

Almarhum Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. (Foto : Dok) JAKARTA, AmanMakmur, ---Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah...

Nono Sampono Ajak Tingkatkan Prestasi Olahraga Nasional Melalui Senam Tera

Nono Sampono Ajak Tingkatkan Prestasi Olahraga Nasional Melalui Senam Tera

4 Desember 2023
3

Nono Sampono sedang memberikan sambutan. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Berbagai pihak perlu memberikan atensi khusus...

Next Post
Senator Syekh Fadhil: Kita Harus Paham dan Melek Politik

Senator Syekh Fadhil: Kita Harus Paham dan Melek Politik

Ketua DPD RI Dukung Penambahan Akses ke Tol Lebak-Panimbangan

Ketua DPD RI Dukung Penambahan Akses ke Tol Lebak-Panimbangan

Berita Populer

DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

24 Juni 2021
1.1k
Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak

Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak

7 Juli 2021
1k
Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita

7 Mei 2021
905
Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah

Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah

17 Mei 2021
902
Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni

4 Juli 2021
816
Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina

Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina

16 Mei 2021
754

Berita Lainnya

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

Kritik Pemerintah Yogyakarta, Gus Hilmy Nilai Ade Armando Ngawur dan Ahistoris

4 Desember 2023
5

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr H Hilmy Muhammad, MA. (Foto : dpd) YOGYAKARTA, AmanMakmur---Anggota...

Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

Manufer Putra Firdaus: Khatam Quran Bentuk Karakter Anak-anak Berlandaskan Al Quran

4 Desember 2023
15

Para tamu dan undangan acara Khatam Quran di Komplek Rahaka Lubuk Buaya. (Foto : efri) PADANG,...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi
Lokalmu Indonesia

© 2021 Aman Makmur.com

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2021 Aman Makmur.com